DPP FKMB DESAK APH Usut Aspirasi DPR-RI “PIP” Diduga Sarat KKN

wartaposindo.com, Banten – Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan dana penyaluran beasiswa bagi siswa tingkat SD, SLTP dan SLTA berkatagori siswa kurang mampu 02/06/2021.

Didapat informasi jumlah bantuan PIP berpariasi siswa SD kelas I sampai dengan Kelas V Rp. 450.000,- dan untuk Kelas VI Rp. 250.000,-/siswa, untuk siswa SMP/SLTP Kelas I dan II Rp. 750.000,- dan untuk kelas III Rp. 450.000.- Per-siswa dan untuk SMA/SLTA kelas I Rp 1000.000,- dan untuk Kelas III Rp 750.000,- Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Ada dua jenis (PIP) yaitu jenis online input Sekolah dan yang Offline aspirasi DPR RI, Program tersebut mekanisme dan juknis sama dengan bantuan (PIP) seperti bantuan tunai untuk siswa.

Diungkapkan oleh Iwan Setiawan Ketua Umum Forum Keadilan Masyarakat Banten DPP-FKMB Selasa (31/05) yang terjadi di Banten (PIP) Offline Aspirasi DPR RI diduga disalahgunakan oleh para Oknum – oknum yang mengatas namakan Koordinator disinyalir bekerja sama dengan para kepala sekolah, dengan cara membagi hasil dari pencairan dana PIP tersebut

“Lembaga kami akan terus mendorong APH untuk melakukan tindakan tegas kepada para pelaku dan oknum – oknum tidak bertanggungjawab atas adanya penyalahgunaan dalam program indonesia pintar “ Ketusnya.

Ia juga mengatakan bahwa yang mana seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Parasiswa yang berhak mencairkan dana tersebut langsung oleh siswa.

“Namun berbeda halnya, yang mencairkan malahs pihak sekolah dan diduga tidak diserahkan kepada Parasiswa, hal itu terungkap ketika kami melakukan investigasi. kami menemukan adanya dugaan sarat KKN, sebelum dana diturunkan melalui tim kordinator para kepala sekolah membuat Komitmen terlebih dahulu dengan membuat Surat Pernyataan siap mengikuti aturan yang dibuat oleh oknum kordinator apabila dana dicairkan akan menyerahkan sebagian dana untuk Balas jasa”Bebernya.

Lanjutnya mereka sudah mengujungi beberapa sekolah diwilayah banten yang ditawarkan Program tersebut namun tidak diambil karna permintaan Kordinator terlalu beresiko dan berat.

“untuk hal ini agar menjadi perhatian dan peringatan bagi seluruh kepala sekolah agar lebih berhati – hati untuk mengambil keputusan apa lagi yang bukan haknya, Negara sudah memfasilitasi mensejahterakan Kepala sekolah, hawatir bagi kami apabila APH membiarkan hal ini, besar kemungkinan Program Negara Memberantas Korupsi memberantas kemiskinan mencerdaskan anak bangsa akan gagal” pungkasnya. (NR)

 531 Dilihat,  2 Dilihat Hari Ini

Bagikan berita Wartaposindo, terima kasih kunjungan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Rehab SMP N 33 Tebo Diduga Sarat KKN

Rab Jun 2 , 2021
Tebo – Rehabilitas SMP N 33 Tebo SPK 4256/SPK/ RBH,SMP 33/ DikBUD /2021 lokasi pintas tuo kecamatan muara tabir kabupaten Tebo sumber dana APBD kabupaten Tebo propinsi jambi nilai kontrak Rp. 189.000.000.- waktu pelaksanaan 90 Hari tahun 2021 pelaksana CV Minang Baru 02/06/2021. Terkait keterangan pekerja “KM” mengatakan bahwa pihak […]